Ardiana, Eva (2026) Analisis Yuridis Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Warga Negara Asing di Denpasar (Studi Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2021/PN.Dps). Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (566kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2029. Download (328kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2029. Download (275kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Download (221kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (269kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2029. Download (4MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dalam Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2021/PN.Dps mengenai kepemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) melalui perjanjian nominee. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan serta implikasi hukumnya terhadap sistem hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta bahwa dana pembelian tanah berasal dari WNA serta mempertimbangkan bahwa perjanjian nominee dilakukan sebelum terbitnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Namun demikian, secara normatif pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA yang secara tegas melarang kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA. Praktik nominee pada hakikatnya merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan asas nasionalitas dalam hukum agraria Indonesia. Putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan konsistensi penerapan norma pertanahan. Oleh karena itu, perjanjian nominee seharusnya dinyatakan batal demi hukum, dan kepemilikan tanah oleh WNA hanya dimungkinkan dalam bentuk Hak Pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Warga Negara Asing, Hak Atas Tanah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Eva Ardiana | ||||||||
| Date Deposited: | 08 May 2026 03:31 | ||||||||
| Last Modified: | 08 May 2026 04:16 | ||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/51610 |
Actions (login required)
 |
View Item |