nuryanti, dian (2025) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT DALAM SISTEM HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN TRANSPARANSI ASPEK PENGAPLIKASIANNYA (STUDI KANTOR BPN KOTA MADIUN). Masters thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
Cover.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I-TESIS DIAN N..pdf Download (747kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II-TESIS DIAN N..pdf Restricted to Repository staff only until 5 May 2029. Download (775kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III-TESIS DIAN N..pdf Restricted to Repository staff only until 5 May 2029. Download (512kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV-TESIS DIAN N..pdf Download (266kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA-TESIS DIAN N..pdf Download (258kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN TESIS DIAN N..pdf Restricted to Repository staff only until 5 May 2029. Download (1MB) |
Abstract
Tesis ini bertujuan menjawab permasalahan mengenai: (i) upaya perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dalam Sistem Hak Tanggungan Elektronik; dan (ii) implementasi ideal perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dalam Sistem Hak Tanggungan Elektronik sehingga mampu menjamin kepastian hukum dan transparansi aspek pengaplikasiannya. Transisi pendaftaran hak tanggungan konvensional menjadi hak tanggungan elektronik (HT-el) menimbulkan permasalahan yang menuntut adaptasi. Temuan problem kebocoran data krasidensial, sistem bermasalah mendegradasi kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat HT-el. Perlu sistem pengawasan yang terintegrasi dengan pengaplikasian HT-el. Harapannya, permasalahan substansi, struktur dan budaya hukum mampu diinventaris melalui peningkatan pengawasan tersebut serta menjadi kunci dalam pemecehan permasalahannya. Penelitian ini empiris mengambil lokasi Kota Madiun dengan data primer yang dihimpun dari pegawai BPN, PPAT, dan unsur perbankan di wilayah Kota Madiun. Dipadukan data sekunder literatur hak tanggungan, teori kepastian hukum, sistem hukum, dan perlindungan hukum yang dianalisis kualitatif mengakomodir teknik silogisme. Hasil penelitian menunjukkan upaya perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dalam sistem HT-el, dihimpun dari kondisi empiris penyelenggaraannya di Kota Madiun, diklasifikasikan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Implementasi ideal perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dalam sistem HT-el sehingga mampu menjamin kepastian hukum dan transparansi aspek pengaplikasiannya, mencakup aspek substansi hukum dengan menambahkan aspek pengawasan pada perubahan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020, dan mendelegasikan pembentukan lembaga pengawasan tingkat pusat dan daerah. Aspek struktur hukum dengan merealisasikan gagasan Lembaga ad-hoc Komisi Pengawasan Penyelenggaraan Sistem HT-el maupun Unit Pengawasan HT-el di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Aspek budaya hukum direalisasikan dengan pembentukan dan pengelolaan portal laporan yang melibatkan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat sebagai sarana timbal balik penyelenggaraan sistem HT-el. Kata Kunci: kepastian hukum; kota Madiun; perlindungan hukum; sistem hak tanggungan elektronik.
| Item Type: | Thesis (Masters) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Magister Law | ||||||||
| Depositing User: | Dian Nuryanti SH | ||||||||
| Date Deposited: | 05 May 2026 03:18 | ||||||||
| Last Modified: | 05 May 2026 04:10 | ||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/50124 |
Actions (login required)
 |
View Item |