POLITIK HUKUM PENCALONAN CALON INDEPENDEN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Syadila, Muhammad Marcellino Putra Pratama (2026) POLITIK HUKUM PENCALONAN CALON INDEPENDEN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (COVER HALAMAN DEPAN) COVER HALAMAN DEPAN_MARCELLINO_19071010088.pdf Download (3MB)
	Text (Bab 1) BAB I SKRIPSI_MARCELLINO_19071010088.pdf Download (482kB)
	Text (Bab 2) BAB II SKRIPSI_MARCELLINO_19071010088.pdf Restricted to Repository staff only until 23 July 2029. Download (373kB) | Request a copy
	Text (Bab 3) BAB III SKRIPSI_MARCELLINO_19071010088.pdf Restricted to Repository staff only until 23 July 2029. Download (340kB) | Request a copy
	Text (Bab 4) BAB IV SKRIPSI_MARCELLINO_19071010088.pdf Download (155kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI_MARCELLINO_19071010088.pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2029. Download (271kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) LAMPIRAN SKRIPSI_MARCELLINO_19071010088.pdf Restricted to Repository staff only until 23 July 2029. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

POLITIK HUKUM PERSYARATAN PENCALONAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024” Abstrak: Persoalan persyaratan pencalonan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 menimbulkan perdebatan serius dalam perspektif hukum tata negara. Ketentuan mengenai dukungan administratif yang tinggi dinilai berpotensi membatasi hak politik warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan pencalonan calon independen dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan hukum, dan keadilan substantif dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan putusan pengadilan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah, peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan demokrasi dan pencalonan independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan dukungan bagi calon independen secara normatif bertujuan menjaga stabilitas dan legitimasi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, namun dalam praktiknya berpotensi menciptakan hambatan struktural yang tidak proporsional. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses warga negara untuk mencalonkan diri di luar jalur partai politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pencalonan calon independen perlu dievaluasi agar lebih menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak politik warga negara dalam kerangka demokrasi konstitusional. Kata kunci: Calon Independen, Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Kartika, Adhitya Widya 0012019001 adhityawidyakartika@ymail.com
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Muhammad Marcellino Putra Pratama Syadila
Date Deposited:	24 Jul 2026 07:06
Last Modified:	24 Jul 2026 07:06
URI:	https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/58093

Actions (login required)

View Item