IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENYELENGGARAAN PARKIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ferolya, Lya (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENYELENGGARAAN PARKIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (COVER) COVER (1).pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab 1.pdf Download (484kB)
	Text (BAB II) bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 21 July 2029. Download (277kB)
	Text (BAB III) bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 21 July 2029. Download (291kB)
	Text (BAB IV) bab4.pdf Download (197kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf Download (295kB)
	Text (LAMPIRAN) lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 21 July 2029. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan parkir berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara serta bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban administrasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya, seperti parkir liar, ketidaksesuaian tarif parkir, serta belum optimalnya pengawasan terhadap juru parkir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna parkir, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan penyelenggaraan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan telah menerapkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain adanya juru parkir yang tidak menggunakan identitas resmi, ketidaksesuaian tarif parkir, serta belum optimalnya pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum administrasi agar tercipta penyelenggaraan parkir yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan Parkir, Hukum Administrasi Negara, Pertanggungjawaban Administrasi.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: