Saragih, Mikha Marcellius (2026) Tanggung Gugat Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi Di Badan Usaha Milik Negara. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (COVER)
22071010318_COVER.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
22071010318_ BAB I.pdf Download (393kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
22071010318_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 8 June 2029. Download (288kB) |
|
|
Text (BAB III)
22071010318_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 8 June 2029. Download (270kB) |
|
|
Text (BAB IV)
22071010318_BAB IV.pdf Download (84kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
22071010318_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
22071010318_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 8 June 2029. Download (26MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kebocoran data pribadi serta merumuskan mekanisme ganti rugi yang memberikan kepastian hukum bagi subjek data yang dirugikan. Permasalahan utama terletak pada konstruksi unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks kelalaian pengendalian data serta standar kehati-hatian yang seharusnya dibebankan kepada BUMN sebagai pengendali data publik dalam skala besar. Kedudukan BUMN yang menguasai sistem, infrastruktur, dan tata kelola keamanan informasi menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha biasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta literatur dan doktrin terkait tanggung jawab perdata dan standar kehati-hatian dalam pengelolaan data. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentatif untuk membangun konstruksi hukum yang koheren antara rezim perlindungan data dan prinsip perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi dalam sistem yang berada dalam kendali penuh BUMN secara rasional dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian apabila tidak terpenuhi standar kehati-hatian yang objektif dan profesional. Penerapan sertifikasi teknis tidak serta-merta menghapus unsur kesalahan apabila pengamanan tidak efektif. Mekanisme ganti rugi dapat ditempuh melalui Pasal 1365 KUHPerdata dengan interpretasi progresif terhadap unsur kelalaian guna menjamin pemulihan hak masyarakat dan memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Kebocoran Data Pribadi, BUMN, Perbuatan Melawan Hukum, Mekanisme.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Mikha Marcellius Saragih | ||||||||
| Date Deposited: | 08 Jun 2026 08:13 | ||||||||
| Last Modified: | 08 Jun 2026 08:13 | ||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/53658 |
Actions (login required)
 |
View Item |