PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA APLIKASI TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI TENTANG BATASAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA PADA APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Ammara, Aqila Shanza (2029) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA APLIKASI TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI TENTANG BATASAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA PADA APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.

Preview	Text (COVER) COVER SKRIPSI REPOSITORY.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I SKRIPSI.pdf Download (458kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 17 April 2029. Download (332kB)
	Text (BAB III) BAB III SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 17 April 2029. Download (329kB)
Preview	Text (BAB IV) BAB IV PENUTUP SKRIPSI.pdf Download (285kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI.pdf Download (285kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 17 April 2029. Download (935kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai klausula eksonerasi dengan fokus menguraikan masalah terhadap bentuk klausula eksonerasi yang tercantum pada aplikasi layanan kependudukan (IKD) dan menguraikan bentuk perlindungan terhadap pengguna sebagai pihak yang wajib dilindungi. Studi ini menyoroti adanya perjanjian baku yang memuat klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pengelola aplikasi, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi yang ada mengenai batasan pencantuman klausula yang tercantum dalam suatu perjanjian dan akibat hukum yang timbul atas adanya pengalihan tanggung jawab pengguna aplikasi, serta bagaimana bentuk perlindungan bagi pengguna aplikasi. Hasil menunjukan bahwa klausula tentang batasan kewajiban dalam perjanjian lisensi pengguna mengandung bentuk pembatasan tanggung jawab. Klausula demikian jelas melanggar ketentuan asas kebebasan berkontrak, mengingat kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dan tetap dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan. UU ITE, UU PDP, dan PP PSTE secara tegas menyatakan bahwa penyelenggara aplikasi memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk kewajiban menjamin keamanan, keandalan, dan perlindungan data pribadi pengguna. Dengan demikian, pengalihan tanggung jawab melalui klausula tentang batasan kewajiban tidak menghapus tanggung jawab hukum penyelenggara dan berpotensi dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Penelitian ini memberikan rekomendasi regulasi yang lebih komprehensif mengenai batasan dan tolok ukur pencantuman klausula eksonerasi serta penguatan peran hakim dalam menguji keadilan klausula. Rekomendasi ini diusulkan sebagai bentuk upaya perlindungan tehadap pengguna agar dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menghadapi fenomena yang terus berkembang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email UNSPECIFIED Prawiro, Hariyo Sulistiyantoro NIP. 19620625 199103 1 001 hariyoprawiro1962@gmail.com
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Aqila Shanza Ammara
Date Deposited:	17 Apr 2026 08:14
Last Modified:	17 Apr 2026 08:30
URI:	https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/50733

Actions (login required)

View Item