PENERAPAN ANJURAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Atmanegara, Fadhoil Rafsanjani (2024) PENERAPAN ANJURAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text 20071010267_coverr.pdf Download (5MB)
	Text (Bab 1) 20071010267-bab1.pdf Download (571kB)
	Text (Bab 2) 20071010267-bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2027. Download (5MB)
	Text (Bab 3) 20071010267-bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2027. Download (182kB)
	Text (Bab 4) 20071010267-bab4.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2027. Download (142kB)
	Text (Daftar Pustaka) 20071010267-daftar pustaka.pdf Download (281kB)
	Text (Lampiran) 20071010267-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2027. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi kesadaran penulis terhadap vitalnya peran hubungan industrial dalam perkembangan ilmu hukum yang ditandai dengan setiap langkah bisnis, kebijakan pemerintah, pengesahan peraturan perundang – undangan terkait hubungan industrial berdampak langsung kepada masyarakat luas dan mempengaruhi ekonomi mikro sekaligus ekonomi makro bahkan ekonomi internasional. Meninjau tujuan dari eksistensi hubungan industrial merupakan salah satu amanat konstitusi dan hak warga negara yang dijamin khususnya di bidang ekonomi baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi tenaga kerja maka diperlukan adanya instrumen hukum yang pasti dan sebaik – baik kebijakan adalah yang dirasakan keadilannya. Tidak jarang dalam hubungan industrial terdapat persilisihan yang disebabkan oleh sejumlah permasalahan yang sebenarnya sudah dapat dipetakan. Di samping itu, peraturan perundang – undangan juga telah hadir untuk mengatasi adanya perselisihan hubungan industrial ini. Akan tetapi terdapat celah atau hal yang dirasa perlu dikaji dan ditelusuri terkait kepastian hukum keberadaan anjuran tertulis mediator sewaktu perundingan tripartit telah selesai dilaksanakan. Anjuran tertulis tidak menjadi diksi yang khusus di peraturan perundang – undangan manapun mulai dari undang – undang bahkan sampai peraturan menteri sekalipun. Keberadaan anjuran tertulis kerap dipandang kurang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa sebagaimana sifat hukum yang menjadi alat kendali social atau sebagai media yang dapat digunakan oleh pemangku kekuasaan untuk ditegakkan secara politik. Penelitian ini akan memuat sudut pandang mediator sebagai praktisi yang ditunjang dengan literatur – literature yang akan melengkapi khazanah hasil penelitian yang dapat menjadi petunjuk sehingga tercapai hasil yang kredibel, empiris, dan holistik. Fakta – fakta hukum yang tertuang dalam penelitian ini berasal dari lokasi penelitian yang dikelola dengan metode kualitatif deskriptif lalu data dihimpun melalui wawancara terpimpin dari beberapa narasumber serta pengamatan penulis yang kemudian akan di narasikan secara deskriptif.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: