PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DENGAN TIKET TANPA KURSI PADA KERETA API LOKAL DHOHO ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT. KERETA COMMUTER INDONESIA

Setyamika, Bunga (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DENGAN TIKET TANPA KURSI PADA KERETA API LOKAL DHOHO ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT. KERETA COMMUTER INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) 20071010250_COVER .pdf Download (3MB)
	Text (Bab 1) 20071010250_BAB I .pdf Download (818kB)
	Text (Bab 2) 20071010250_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 15 May 2027. Download (560kB)
	Text (Bab 3) 20071010250_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 15 May 2027. Download (262kB)
	Text (Bab 4) 20071010250_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only until 15 May 2027. Download (168kB)
	Text (Daftar Pustaka) 20071010250_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (191kB)
	Text (Lampiran) 20071010250_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 15 May 2027. Download (14MB)

Abstract

Penjualan tiket tanpa kursi pada kereta api lokal pada dasarnya memang diperbolehkan sepanjang pengoperasiannya didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum dalam dalam Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Namun, dalam praktiknya pengoperasian Kereta Api Lokal Dhoho tidak menyediakan tempat khusus yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum dalam perjalanan pada kereta api perkotaan. Dampaknya ialah penumang harus berdiri diantara koridor, di ujung gerbong, bahkan didekat toilet maupun pintu kereta, yang menimbulkan keadaan gerbong kereta menjadi penuh sesak. Sehingga muncul permasalahan bagaimana aspek Perbuatan Melawan Hukum dalam penerapan standar pelayanan minimum terhadap penumpang dengan tiket tanpa kursi oleh PT. Kereta Commuter Indonesia pada Kereta Api Lokal Dhoho. Lantas, sejauh mana perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum pada layanan tiket tanpa kursi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara dan dokumentasi lapangan, serta menganalisis data dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan tiket tanpa kursi oleh PT. Kereta Commuter Indonesia pada Kereta Api Lokal Dhoho tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum dalam perjalanan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, sehingga menimbulkan kerugian bagi para penumpang. Ketidaksesuaian Standar Pelayanan Minimum oleh PT. Kereta Commuter Indonesia telah memenuhi aspek Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut, menyebabkan penumpang dapat mengajukan ganti kerugian terhadap PT. Kereta Commuter Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu melalui cara non litigasi (layanan aduan dan mediasi) maupun cara litigasi atau gugatan Pengadilan Negeri. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Kereta api lokal,Penumpang tanpa kursi.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: