PERMANA, ADIMAS BAYU (2026) PERLINDUNGAN HUKUM FRANCHISE TALK KOPI SURABAYA DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH FRANCHISOR. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
|
Text (Cover)
19071010184_Cover.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
19071010184_Bab_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 2)
19071010184_Bab_2.pdf Restricted to Repository staff only until 12 May 2029. Download (1MB) |
|
|
Text (Bab 3)
19071010184_Bab_3.pdf Restricted to Repository staff only until 12 May 2029. Download (1MB) |
|
|
Text (Bab 4)
19071010184_Bab_4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
19071010184_Daftar_Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
19071010184_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 12 May 2029. Download (4MB) |
Abstract
Ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian waralaba sering kali menempatkan penerima waralaba pada posisi rentan, khususnya ketika terjadi gangguan rantai pasok yang vital bagi operasional bisnis. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi mitra Talk Kopi Surabaya yang mengalami kerugian signifikan akibat wanprestasi pemberi waralaba berupa penghentian suplai bahan baku secara sepihak. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis keabsahan alasan keadaan memaksa yang diajukan manajemen pusat serta merumuskan upaya hukum untuk memulihkan hak mitra. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus konkret. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan preskriptif berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan pemerintah tentang waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penyediaan bahan baku merupakan pelanggaran kewajiban utama yang tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Klausula eksonerasi dalam kontrak baku yang melepaskan tanggung jawab manajemen pusat dinilai cacat hukum karena melanggar asas itikad baik dan kepatutan. Kesimpulannya, penerima waralaba memiliki hak hukum untuk menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi atas biaya investasi dan hilangnya potensi keuntungan yang diharapkan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam revisi regulasi waralaba nasional untuk menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha mikro. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rantai Pasok, Wanprestasi, Waralaba.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | ADIMAS BAYU PERMANA | ||||||||
| Date Deposited: | 12 May 2026 05:03 | ||||||||
| Last Modified: | 12 May 2026 05:11 | ||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/51686 |
Actions (login required)
 |
View Item |