HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURABAYA RUNGKUT)

FAHMI RAMADHAN, AJI NUGROHO (2022) HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURABAYA RUNGKUT). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.

Preview	Text 18071010149_COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 18071010149_BAB 1.pdf Download (10MB) | Preview
	Text 18071010149_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2024. Download (18MB)
	Text 18071010149_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2024. Download (3MB)
Preview	Text 18071010149_BAB 4.pdf Download (897kB) | Preview
Preview	Text 18071010149_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 18071010149_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 June 2024. Download (1MB)

Abstract

Ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menerangkan Tiap-tiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memeroleh jaminan sosial tenaga kerja. Pada hakikatnya mendaftarkan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan sosial adalah wajib dan menjadi isu apakah pemberi kerja yang usahanya termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga wajib mendaftarkan. Metode penelitian penulisan ini yuridis empiris, merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil wawancara dengan Ibu Nidya Rachma Nawinda Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Rungkut, pengusaha UMKM masih banyak yang belum tahu dan belum mengerti tentang kewajiban pendaftaran pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaaan. Pengusaha UMKM wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan memiliki unsur menciptakan lapangan kerja, hubungan kerja, orang perorangan yang mempekerjakan orang lain dan memberi upah maka wajib mendaftarkan. Sembilan dari sepuluh sampel UMKM di Kota Surabaya belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan pengusaha UMKM tidak mengetahui kewajiban tersebut atau mengetahui kewajiban akan tetapi belum mendaftarkan. Akibat hukum dari tidak mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah dikenai sanksi bentuk teguran tertulis, denda dan tidak mendaptakan pelayanan publik tertentu. Luaran yang diharapkan adalah BPJS Ketenagakerjaan bersama-sama pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kejaksaan menjalankan sosialisasi, monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Kata Kunci: Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Pekerja; Pengusaha/pemberi kerja; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); BPJS Ketenagakerjaan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor SRI MAHARANI, M.T.V.M., S.H., M.H NIDN0003087410 Runnei2014@gmail.com
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Mr Fahmi Ramadhan Aji Nugroho
Date Deposited:	10 Jun 2022 08:38
Last Modified:	10 Jun 2022 08:38
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/7036

Actions (login required)

View Item