Nurmanilasari, Dewi (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH SEBAGAI PIHAK TERLAPOR ATAS LAPORAN MALADMINISTRASI TERHADAP REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (331kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf Download (514kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2024. Download (345kB) |
|
|
Text (BAB 3)
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2024. Download (205kB) |
|
|
Text (BAB 4)
BAB 4.pdf Download (74kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (85kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman dan mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai pihak terlapor dalam maladministrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku resmi serta peraturan untuk memecahkan masalah. Analisis data mengguanakan pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Rekomendasi Ombudsman merupakan produk hukum putusan/penetapan dari Badan Tata Usaha Negara yakni Ombudsman Republik Indonesia. Rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat bagi Pemerintah sebagai pihak terlapor dengan Ombudsman. Regulasi hukum tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap rekomendasi Ombudsman masih sangat sedikit. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas laporan maladministrasi masih ringan, mengingat jenjang sanksi yang dapat diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS. Masih terdapat instansi pelayanan publik yang mengabaikan ketetapan Ombudsman. Maka dibutuhkan perubahan hukum untuk peraturan-peraturan administrasi pemerintahan publik dengan memaktumkan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman disertai sanksi yang memaksa dan perubahan terhadap peraturan ombudsman mengenai perluasan kewenangan bagi Ombudsman untuk memaksakan terhadap pihak terlapor atas pelaksanaan rekomendasi mengingat Ombudsman merupakan lembaga negara dengan kewenangan atribusi yang dalam memberi putusan tanpa membutuhkan persetujuan lembaga diatasnya. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa percaya dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan aduan maladministrasi pelayanan publik.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Sri Nur Azizah | ||||||||
| Date Deposited: | 19 Jan 2022 07:23 | ||||||||
| Last Modified: | 19 Jan 2022 07:23 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4505 |
Actions (login required)
 |
View Item |