TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN DALIL FORCE MAJEURE AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT ( PPKM )

Sacharissa, Bertha Bernessa (2021) TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI TRANSPORTASI DARAT DENGAN DALIL FORCE MAJEURE AKIBAT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT ( PPKM ). Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf Download (939kB) | Preview
	Text (Bab 1) BAB I.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (510kB)
	Text (Bab 2) BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (339kB)
	Text (Bab 3) BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (433kB)
Preview	Text (Bab 4) BAB IV.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text (Dapus) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (514kB) | Preview
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 January 2023. Download (795kB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung gugat pelaku usaha terhadap keterlambatan pengiriman barang melalui transportasi darat dengan dalil force majeure akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan sumber data diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, Peraturan Perundang – undangan, serta literatur atau buku – buku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tanggung gugat pelaku usaha terhadap keterlambatan pengiriman barang melalui transportasi darat dengan dalil force majeure akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat meminta ganti kerugian akibat adanya keterlambatan pengiriman barang karena sektor jasa logistis dan transportasi telah mendapat pengecualian dari peraturan PPKM, hal ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Akibat adanya keterlambatan pengiriman barang yang terbukti bukan karena force majeure tersebut pihak konsumen yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada penyedia jasa pengiriman barang melalui transportasi darat. Hal ini di dasarkan pada hubungan kontraktual yang telah disepakati dalam perjanjian pengiriman barang. Apabila dalam hal ini penyedia jasa tidak memberikan ganti rugi sebagaimana yang diperjanjikan maka konsumen dapat melakukan upaya hukum litigasi atau upaya hukum non litigasi untuk menuntut ganti rugi. Kata Kunci : pengiriman barang, force majeure, PPKM

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor MAHARANI, SRI UNSPECIFIED UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Bertha Bernessa Sacharissa
Date Deposited:	17 Jan 2022 06:08
Last Modified:	17 Jan 2022 06:08
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4238

Actions (login required)

View Item