DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA

NIRMALA, FADILLAH VIDYA (2021) DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA. Other thesis, UPN Jawa Timur.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 1.pdf Download (518kB) | Preview
	Text (BAB II) 2.pdf Restricted to Registered users only until September 2023. Download (179kB)
	Text (BAB III) 3.pdf Restricted to Registered users only until 2023. Download (250kB)
Preview	Text (BAB IV) 4.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Dapus.pdf Download (240kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until September 2023. Download (2MB)

Abstract

Pada saat ini cukup banyak kelangsungan usaha di dunia bisnis yang terkena dampak pandemi covid-19. Aktifitas kegiatan usaha menjadi terhambat dan tidak maksimal membuat pemasukan cash flow ke perusahaan menurun drastis. Beberapa debitur bahkan telah diajukan permohonan PKPU akibat diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap permohonan PKPU sebagai alasan force majeure di Pengadilan Niaga Surabaya dan mengetahui kendala yang dihadapi Pengadilan Niaga Surabaya dalam pengajuan permohonan PKPU dengan alasan force majeure pandemi covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi lapangan dan studi pustaka/dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi covid-19 terhadap permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya adalah terjadinya tren peningkatan permohonan PKPU. Permohonan PKPU dinilai dapat menjadi alternatif solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan ekonomi karena lebih mengutamakan tercapainya perdamaian. Pandemi covid-19 ini merupakan jenis force majeure yang bersifat relatif atau sementara sehingga diupayakan untuk melakukan renegosiasi utang guna menghindari terjadinya kepailitan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19. Adapun kendala yang dihadapi Pengadilan Niaga Surabaya dalam menangani permohonan PKPU selama masa pandemi covid-19 yakni antara lain terhambatnya penyelesaian perkara akibat adanya kebijakan PSBB dan belum tersedianya aturan legalitas khusus sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menangani permohonan PKPU yang diajukan dengan alasan force majeure pandemi covid-19 yang mana harus diterapkan secara case by case, sehingga hakim menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan pertimbangan hukum. Kata Kunci : PKPU, Force Majeure, Pandemi Covid-19

Item Type:	Thesis (Other)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email UNSPECIFIED Maharani, SRI NIDN UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	Amalia Hani
Date Deposited:	28 Sep 2021 06:36
Last Modified:	28 Sep 2021 06:36
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/2677

Actions (login required)

View Item