ANALISIS MULTI-LEVEL GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI REDD+ MELALUI MEKANISME MEASUREMENT, REPORTING, AND VERIFICATION (MRV) DI KALIMANTAN BARAT

Blantiant, Kin Ashiladafsa (2026) ANALISIS MULTI-LEVEL GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI REDD+ MELALUI MEKANISME MEASUREMENT, REPORTING, AND VERIFICATION (MRV) DI KALIMANTAN BARAT. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text 21044010179_ cover.pdf Download (862kB)
	Text (Bab 1) 21044010179_bab 1.pdf Download (148kB)
	Text (Bab 2) 21044010179_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2029. Download (286kB)
	Text (Bab 3) 21044010179_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2029. Download (147kB)
	Text (Bab 4) 21044010179_bab 4.pdf Download (39kB)
	Text (Daftar Pustaka) 21044010179_daftar pustaka.pdf Download (98kB)
	Text 21044010179_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 2029. Download (153kB)

Abstract

Implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan. Dalam implementasinya, pemenuhan mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) memerlukan koordinasi berbagai aktor pada tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika koordinasi antaraktor dalam kerangka Multi-Level Governance (MLG) terhadap pemenuhan mekanisme MRV pada implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur, kemudian dianalisis menggunakan teori Multi-Level Governance Hooghe dan Marks yang membedakan koordinasi vertikal (Type I) dan koordinasi horizontal (Type II). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi REDD+ di Kalimantan Barat berlangsung melalui dua pola koordinasi yang saling melengkapi. Koordinasi vertikal berperan dalam penyusunan regulasi, standar MRV, sistem pelaporan, dan mekanisme pendanaan oleh pemerintah pusat, sedangkan koordinasi horizontal melibatkan organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas teknis, pendanaan, serta implementasi program di tingkat daerah. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan mekanisme MRV tidak ditentukan oleh salah satu bentuk koordinasi secara terpisah, melainkan oleh keterhubungan keduanya. Dengan demikian, dinamika koordinasi antaraktor dalam kerangka Multi-Level Governance menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pemenuhan MRV sekaligus implementasi REDD+ di Kalimantan Barat. Kata kunci: REDD+, Multi-Level Governance, Measurement, Reporting, and Verification (MRV), koordinasi antaraktor, Kalimantan Barat.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: