PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 16/Pid.B/2026/PN. Kds

Hidayatullah, Muhammad Rafi (2026) PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 16/Pid.B/2026/PN. Kds. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.

	Text (Cover) 1907101077_Cover.pdf Download (1MB)
	Text (Bab I) 19071010077_Bab 1.pdf Download (648kB)
	Text (Bab II) 19071010077_Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (404kB)
	Text (Bab III) 19071010077_Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (408kB)
	Text (Bab IV) 19071010077_Bab 4.pdf Download (238kB)
	Text (Daftar Pustaka) 19071010077_Daftar Pustaka.pdf Download (357kB)
	Text (Lampiran) 19071010077_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan serta menganalisis kesesuaian penjatuhan putusan dengan prinsip best interest of the child, dengan mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pid.B/2026/PN Kds. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak restitusi bagi Anak Korban tidak diterapkan dalam putusan a quo, bukan disebabkan oleh kekosongan norma hukum, melainkan oleh faktor prosedural dan kelembagaan, yaitu tidak dimuatnya tuntutan restitusi oleh Penuntut Umum, tidak adanya permohonan dari korban maupun keluarganya, serta tidak adanya keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pendampingan korban. Selanjutnya, penjatuhan putusan tersebut juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip best interest of the child, sebab pertimbangan hukum hakim hanya menempatkan trauma korban sebagai keadaan yang memberatkan pemidanaan pelaku tanpa disertai upaya pemulihan psikologis, perlindungan privasi dari eksploitasi lanjutan, maupun pemulihan hak pendidikan Anak Korban. Penelitian ini merekomendasikan agar Penuntut Umum, Hakim, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berperan lebih aktif dalam mengintegrasikan hak restitusi sebagai bagian dari pemenuhan prinsip best interest of the child dalam penanganan perkara persetubuhan terhadap anak.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: