PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK DEEPFAKE DI POLRESTA MALANG

Nugraha, Ramadhan Gusti (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK DEEPFAKE DI POLRESTA MALANG. Undergraduate thesis, Upn "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) 19071010047_cover (2).pdf Download (2MB)
	Text (BAB 1) 19071010047_BAB I.pdf Download (962kB)
	Text (BAB 2) 19071010047_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (343kB)
	Text (BAB 3) 19071010047_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (172kB)
	Text (BAB 4) 19071010047_BAB IV.pdf Download (86kB)
	Text (Daftar Pustaka) 19071010047_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (265kB)
	Text (Lampiran) 19071010047_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (2MB)

Abstract

Penyebaran konten asusila dengan teknik Deepfake merupakan hasil dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya teknik deepfake, yang mana kejadian tersebut telah menimbulkan permasalahan baru dalam ranah hukum pidana, terutama terkait penyebaran konten asusila. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena sifatnya yang manipulatif dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyebaran konten asusila dengan teknik deepfake di wilayah Polresta Malang, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran konten asusila berbasis deepfake masih mengacu pada ketentuan dalam UU ITE dan UU TPKS, meskipun belum secara spesifik mengatur teknologi deepfake. Menurut penulis terbatasnya teknologi untuk mendeteksi deepfake, kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang digital forensik, serta kesulitan dalam pelacakan pelaku yang menggunakan identitas anonim. Penulis menyimpulkan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, kerjasama dengan ahli teknologi informasi, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penegakan hukum dan juga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik serta penguatan kapasitas institusi penegak hukum agar mampu mengantisipasi dan menangani kejahatan berbasis teknologi secara efektif.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: