ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN IMPOTENSI BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/Pa.Pwr)

SHEILA, ADINDA PRA SEPTIA (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN IMPOTENSI BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 853/Pdt.G/2025/Pa.Pwr). Undergraduate thesis, UPN 'Vetran" Jawa Timur.

	Text (Cover) COVER SKRIPSI REPO.pdf Download (1MB)
	Text (bab 1) 22071010166 BAB 1.pdf Download (988kB)
	Text (bab 2) 22071010166-BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only until 15 June 2029. Download (420kB)
	Text (bab-3) 22071010166-BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only until 15 June 2029. Download (356kB)
	Text (bab 4) 22071010166-BAB 4.pdf Download (163kB)
	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTKANA.pdf Download (255kB)
	Text (lampira) 22071010166-LAPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 15 June 2029. Download (3MB)

Abstract

Abstark: Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mengkaji dua putusan yakni Putusan No.1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn dan Putusan No.853/Pdt.G/2025/Pa.Pwr, kedua putusan tersebut merupakan putusan dengan karakteristik sama namun hakim dalam memutus memiliki perbedaan penilaian mengenai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan. Penelitian ini berangkat dari tiadanya pengaturan yang jelas mengenai apakah impotensi dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan, yang mana ketidakjelasan pengaturan tersebut mengakibatkan disparitas putusan hakim pada perkara yang sama. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun impotensi tidak diatur secara eksplisit sebagai alasan pembatalan perkawinan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, namun impotensi bisa dikategorikan sebagai bentuk penipuan atau salah sangka, apabila kondisi itu baru dimengerti setelah dilangsungkannya perkawinan dan kondisi tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan dari perkawinan, serta dalam hukum islam impotensi merupakan cacat yang dapat dijadikan alasan untuk dimintakan fasakh. Adanya disparitas putusan hakim tersebut diakibatkan perbedaan hakim dalam menafsirkan frasa penipuan atau salah sangka. Dengan demikian perbedaan penafsiran hakim tersebut menimbulkan disparitas putusan pada perkara yang serupa yakni perkara pembatalan perkawinan dengan alsan impotensi Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Impotensi, Disparitas Abstarck: This research aims to analyze the position of impotence as a reason for marriage annulment both in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law. This research examines two decisions, namely Decision No.1748/Pdt.G/2022/Pa.Smn and Decision No.853/Pdt.G/2025/Pa.Pwr, both decisions are decisions with the same characteristics but the judges in their decisions have different assessments regarding impotence as a reason for annulment of marriage. This research departs from the absence of clear regulations regarding whether impotence can be used as a reason for annulling a marriage, where the lack of clarity in these regulations results in disparities in judges' decisions in the same case. This research uses normative legal research methods which are descriptive analytical in nature. The research results show that although impotence is not explicitly regulated as a reason for annulment of marriage either in Law Number 1 of 1974 or in the Compilation of Islamic Law, impotence can be categorized as a form of fraud or misunderstanding, if the condition is only understood after the marriage has taken place and the condition has an impact on not fulfilling the purpose of the marriage, and in Islamic law impotence is a defect that can be used as a reason for requesting fasakh. The disparity in judges' decisions is due to differences in judges' interpretation of the phrase fraud or misrepresentation. Thus, the difference in the judge's interpretation gives rise to disparity in decisions in similar cases, namely cases of annulment of marriage on grounds of impotence. Keyword : Marriage, Annulment of Marriage, Impotence, Disparity

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: