PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst)

Mahardika, Hilmi Basama (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst). Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.

	Text (COVER) Cover.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (556kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2029. Download (287kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2029. Download (290kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (190kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (267kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2029. Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan Nomor 302/Pdt.SUS PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, meskipun permohonan tersebut dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi kreditor agar hak atas pelunasan piutang tetap terjamin serta tidak terabaikan akibat pertimbangan hakim yang menambahkan alasan di luar ketentuan undang-undang, seperti kecilnya nilai utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penolakan permohonan PKPU tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi kreditor karena hilangnya akses terhadap mekanisme penyelesaian utang secara kolektif. Meskipun demikian, kreditor masih dapat memperoleh perlindungan hukum melalui gugatan wanprestasi atau gugatan sederhana berdasarkan ketentuan hukum perdata. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya konsistensi hakim dalam menerapkan syarat PKPU serta perlunya pedoman yang lebih tegas agar perlindungan hukum bagi kreditor dapat terjamin secara adil dan pasti.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: