IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG APLIKASI ROBOT TRADING (STUDI DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)

Zarkasy, Rajib Aliwafa (2026) IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG APLIKASI ROBOT TRADING (STUDI DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (366kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2029. Download (371kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2029. Download (261kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (156kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (199kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2029. Download (2MB)

Abstract

Korban tindak pidana penipuan berhak memperoleh perlindungan hukum serta pemulihan kerugian, baik materiil maupun immateriil. Implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis robot trading Viral Blast Global melalui mekanisme LPSK. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus, struktural, dan perundang-undangan berdasarkan KUHAP, UU 31 Tahun 2014, PP 35 Tahun 2020, dan PERMA 1 Tahun 2022. Menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK telah melaksanakan tahapan restitusi melalui pemeriksaan administratif dan substantif, pembentukan Tim Penilai Ganti Kerugian, serta penyampaian hasil penilaian kepada penuntut umum. Pelaksanaan pemenuhan restitusi menghadapi hambatan normatif berupa amar putusan pengadilan yang memerintahkan LPSK untuk membagikan barang bukti hasil sitaan kepada korban, padahal secara hukum kewenangan eksekusi putusan pidana berada pada jaksa sebagai eksekutor, yang diperparah oleh hambatan administratif berupa ketidaklengkapan dokumen kerugian korban serta hambatan sosiologis berupa rendahnya partisipasi korban dalam mengajukan restitusi. Upaya LPSK meliputi koordinasi dengan Kejaksaan, pendampingan administratif korban, serta edukasi hukum mengenai hak dan mekanisme restitusi. Pemenuhan hak restitusi terhadap korban penipuan investasi bodong aplikasi robot trading belum terlaksana secara optimal karena adanya disharmoni amar putusan pengadilan dengan kewenangan eksekusi pidana, kendala administratif korban, serta rendahnya partisipasi korban dalam pengajuan restitusi. Diperlukan penguatan keseragaman amar putusan hakim sesuai kewenangan eksekusi jaksa serta peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan pendampingan korban oleh LPSK agar pelaksanaan restitusi dapat berjalan lebih efektif. Kata Kunci: Implementasi; Restitusi; Hak Korban; Penipuan Investasi; Robot Trading.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: