ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PT OXLEY KARYA INDO BATAM AKIBAT KEBUNTUAN PEMEGANG SAHAM DALAM HAL KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG (STUDI PENETAPAN NOMOR 131/PDT.P/2023/PN BTM)

Septyana, Nana (2026) ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PT OXLEY KARYA INDO BATAM AKIBAT KEBUNTUAN PEMEGANG SAHAM DALAM HAL KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG (STUDI PENETAPAN NOMOR 131/PDT.P/2023/PN BTM). Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jawa Timur.

	Text (COVER) ilovepdf_merged (2).pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (383kB)
	Text (BAB II) BAB II (2).pdf Restricted to Repository staff only until 2 March 2029. Download (303kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 2 March 2029. Download (207kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (90kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (178kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 2 March 2029. Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Kebuntuan kepemilikan saham berimbang terjadi ketika dua pemegang saham memiliki porsi yang sama sehingga RUPS tidak dapat dilaksanakan. dan berpotensi menimbulkan stagnasi operasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan stagnasi operasional dan menjadi dasar permohonan pembubaran perseroan melalui pengadilan sebagaimana perkara PT Oxley Karya Indo Batam dalam Penetapan PN Batam No. 131/Pdt.P/2023/PN Btm. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum pembubaran perseroan akibat kebuntuan pemegang saham berimbang serta menilai kecukupan pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dalam memberikan parameter penyelesaian kebuntuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap penetapan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pembubaran pada Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT mengenai keadaan perseroan tidak mungkin dilanjutkan. Namun, pengujian kebuntuan belum komprehensif karena tidak menguraikan frekuensi kegagalan RUPS dan upaya penyelesaian internal. Ketentuan UU PT bersifat ilustratif sehingga memberi ruang interpretasi, tetapi tidak menyediakan indikator objektif untuk menilai kebuntuan secara terukur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan preventif melalui anggaran dasar dan pedoman penyelesaian kebuntuan yang lebih operasional agar pembubaran diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan keberlangsungan perseroan lebih terjamin.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: