TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Saputra, Bima Alief (2026) TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

	Text (COVER) COVER SKRIPSI BIMA.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I SKRIPSI.pdf Download (332kB)
	Text (BAB II) BAB II SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2029. Download (304kB)
	Text (BAB III) BAB III SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2029. Download (270kB)
	Text (BAB IV) BAB IV SKRIPSI.pdf Download (198kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI.pdf Download (202kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only until 26 February 2029. Download (1MB)

Abstract

Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai badan hukum perkumpulan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban, termasuk kemungkinan dibebani tanggung gugat atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum oleh anggotanya dalam bentrokan antarperguruan silat. Bentrokan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas pertanggungjawaban organisasi terhadap tindakan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, terutama ketika perbuatan anggota menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis perundang-undangan dan konsep hukum perdata, kajian terhadap tanggung gugat menunjukkan bahwa pelaku langsung tetap bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, namun organisasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam pembinaan, pengawasan, atau pengendalian kegiatan anggotanya sebagaimana ruang lingkup Pasal 1366 KUHPerdata mengenai kelalaian. Adapun upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan meliputi gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi melalui jalur litigasi, serta alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi. Kompleksitas hubungan antara organisasi dan anggota dalam konteks pertanggungjawaban perdata menunjukkan pentingnya peningkatan tata kelola internal, penguatan pembinaan anggota, dan kejelasan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi masyarakat yang terdampak akibat perbuatan melanggar hukum oleh anggota organisasi. Kata Kunci: Tanggung Gugat, Persaudaraan Setia Hati Terate, Perbuatan Melanggar Hukum.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: