PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON EKSEKUSI TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA NILAI OBJEK EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN DENGAN NILAI OBJEK YANG TERCANTUM PADA AMAR PUTUSAN (Studi Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK)

Sofiyani, Riza Nur (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON EKSEKUSI TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA NILAI OBJEK EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN DENGAN NILAI OBJEK YANG TERCANTUM PADA AMAR PUTUSAN (Studi Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (COVER) COVER-2.pdf Download (23MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (447kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2029. Download (992kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 27 February 2029. Download (252kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (113kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB)

Abstract

Pelaksanaan Putusan Pengadilan adalah Tahapan penting untuk menjamin kepastian Hukum. Namun, dalam praktiknya sering timbul masalah, salah satunya Ketika nilai objek yang berhasil dieksekusi tidak sesuai dengan yang tertera dalam amar putusan sehingga jelas merugikan pemohon eksekusi. Contoh nyata terlihat pada perkara Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK Dimana putusan menyatakan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 361.816.000,00, namun yang dapat dieksekusi hanya Rp 653.000,00 yang kemudian eksekusi dinyatakan tuntas dan selesai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pemohon Eksekusi saat menghadapi ketidaksesuaian nilai objek eksekusi, sekaligus mencari tahu upaya hukum apa yang bisa ditempuh. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan Hakim Telaah Eksekusi dan Pengelola Perkara Eksekusi yang dilengkapi data sekunder dari berbagai bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemohon eksekusi belum berjalan optimal sebab walaupun prosedur formal sudah dijalankan, namun eksekusi dinyatakan selesai tanpa terpenuhinya seluruh hak pemohon sesuai amar putusan. ketiadaan mekanisme yang jelas untuk eksekusi lanjutan atau pengulangan eksekusi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pemohon sehingga bertentangan dengan asas peradilan. Oleh karena itu diperlukan pembaruan regulasi Mahkamah Agung mengenai eksekusi lanjutan serta peningkatan kehati-hatian dan koordinasi Aparat Penegak Hukum agar menjamin hak pemohon terpenuhi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Eksekusi Perdata, Pengulangan Eksekusi, Hukum Acara Perdata, Lembaga Peradilan

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: