Wardhani, Shinfani Kartika (2026) PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM PADA EKSEKUSI HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA. Masters thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR SURABAYA.
|
Text (Cover)
23068020003.-cover.pdf Download (463kB) |
|
|
Text (BAB I)
23068020003.-bab1.pdf Download (393kB) |
|
|
Text (BAB II)
23068020003.-bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2028. Download (332kB) |
|
|
Text (BAB III)
23068020003.-bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2028. Download (249kB) |
|
|
Text (BAB IV)
23068020003.-bab4.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2028. Download (130kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
23068020003.-daftarpustaka.pdf Download (154kB) |
Abstract
Penegakan hukum korupsi in absentia di Indonesia belum optimal, karena masih berorientasi pada follow the suspect dibandingkan follow the money dalam eksekusi uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ius constitutum di Indonesia mengenai pendekatan follow the money tersebut dan optimalisasinya dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh hasil wawancara untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif (ius constitutum) saat ini di Indonesia belum memiliki regulasi yang bersifat komprehensif dan terpadu di tingkat undang-undang mengenai mekanisme follow the money khusus untuk perkara in absentia. Pelaksanaan eksekusi saat ini masih sangat bergantung pada kebijakan internal lembaga penegak hukum yang bersifat prosedural. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara in absentia memerlukan pergeseran paradigma dari follow the suspect menjadi follow the money yang seutuhnya. Optimalisasi ini masih terhambat oleh sistem conviction- based forfeiture yang dianut Indonesia, sehingga diperlukan penguatan regulasi melalui RUU Perampasan Aset sebagai sarana pemulihan kerugian negara yanglebih efektif. Instansi penegak hukum di Indonesia perlu melakukan terobosan perampasan aset dengan non conviction-based forfeiture seperti yang berlaku di Negara Swiss, bersamaan dengan menunggu perwujudan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, instansi penegak hukum perlu melakukan sosialisasi terhadapmasyarakat mengenai pendekatan follow the money. Kata Kunci: Follow the Money, Korupsi, In Absentia, Uang Pengganti, Pemulihan Aset.
| Item Type: | Thesis (Masters) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Shinfani Kartika Wardhani | ||||||||
| Date Deposited: | 13 Feb 2026 07:55 | ||||||||
| Last Modified: | 13 Feb 2026 07:55 | ||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/49390 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
