IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI OBAT JENIS PIL DOUBLE L (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN)

Narita, Tarasari (2026) IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI OBAT JENIS PIL DOUBLE L (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN). Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

	Text (COVER) 21071010291_COVER.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 21071010291_BAB I.pdf Download (7MB)
	Text (BAB II) 21071010291_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2029. Download (4MB)
	Text (BAB III) 21071010291_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2029. Download (3MB)
	Text (BAB IV) 21071010291_BAB IV.pdf Download (517kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 21071010291_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 21071010291_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 19 January 2029. Download (1MB)

Abstract

Maraknya kejahatan dalam bidang kesehatan dalam masyarakat sangat memprihatikan sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam lingkungan masyarakat, hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk kejahatan dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan penuntutan dan menganalisis hambatan dan solusi dalam meelakukan penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi obat jenis pil double L. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada relevansi aturan hukum yang ada di masyarakat, serta menggunakan beberapa pendekatan yaitu konseptual; perundang-undangan; dan socio legal. Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan adanya ketidaksesuaian antara jangka waktu proses penuntutan yang dilakukan terhadap pengedar sediaan farmasi obat jeis pil double L pada pelaksaan penuntutan membutuhkan waktu 27 (dua puluh tujuh) hari, namun pada pelaksanaan nya berjalan selama 56 (lima puluh enam) hari. Sehingga dalam penelitian ini menunjukan adanya hambatan dalam prosedur pelaksanaan penuntutan yaitu pada saat beralihnya berkas acara pidana dari penyidik ke penuntut umum seringkali terjadi bolak-balik berkas antara penyidik dan penuntut umum sehingga berkas acara pidana tidak dapat dilanjutkan ke proses penuntutan. Bolak-balik nya berkas acara pidana tidak diatur dalam KUHAP maupun peraturan kejaksaan, KUHAP hanya menyebutkan berapa lamanya berkas penelitian dapat diteliti dan di cek oleh penuntut umum untuk segera dilanjutkan ke proses penuntutan. Kata Kunci: Penuntutan, Pengedar, Sediaan Farmasi, Pil Double L

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: