Chinanta, Azizul Hakim (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI (Studi Kasus Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan) SKRIPSI. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
|
Text (COVER)
19071010229_COVER.pdf Download (950kB) |
|
|
Text (BAB 1)
19071010229_BAB I.pdf Download (381kB) |
|
|
Text (BAB 2)
19071010229_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 14 January 2029. Download (220kB) |
|
|
Text (BAB 3)
19071010229_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 14 January 2029. Download (151kB) |
|
|
Text (BAB 4)
19071010229_BAB IV.pdf Download (129kB) |
|
|
Text (DAFPUS)
19071010229_DAFPUS.pdf Download (216kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
19071010229_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 14 January 2029. Download (1MB) |
Abstract
Fenomena peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai masih marak ditemui di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Minuman mengandung etil alkohol ilegal tersebut umumnya diedarkan tanpa dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Peredaran minuman ilegal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta penyidikan terhadap pelanggaran cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPPBC Pasuruan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai dilakukan melalui tahapan pra-penindakan, penentuan skema penindakan, hingga pelaksanaan operasi penindakan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena adanya hambatan seperti luasnya jaringan peredaran, keterbatasan jumlah personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Berbagai kendala tersebut diupayakan untuk diatasi melalui kerja sama lintas instansi, penambahan personel yang berkompeten, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemenuhan fasilitas pendukung penegakan hukum. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai, MMEA
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Azizul Hakim Chinanta | ||||||||
| Date Deposited: | 14 Jan 2026 08:39 | ||||||||
| Last Modified: | 14 Jan 2026 08:39 | ||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/48716 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
