PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl)

Muhammad, Frico Nur Malikilmulki (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl). Undergraduate thesis, Universita Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (COVER) 19071010185_COVER.pdf Download (831kB)
	Text (BAB I) 19071010185_BAB I.pdf Download (341kB)
	Text (BAB II) 19071010185_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 12 December 2028. Download (287kB)
	Text (BAB III) 19071010185_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 12 December 2028. Download (271kB)
	Text (BAB IV) 19071010185_BAB IV.pdf Download (63kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 19071010185_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (192kB)
	Text (LAMPIRAN) 19071010185_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 12 December 2028. Download (922kB)

Abstract

Penyebaran konten intim non-konsensual atau yang dikenal sebagai revenge porn merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi di era digital. Permasalahan utama dalam penegakan hukum saat ini adalah kecenderungan aparat penegak hukum yang masih memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan instrumen hukum yang berperspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual di ruang siber. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah konflik norma antar regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pasal kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gagal memberikan perlindungan komprehensif karena regulasi tersebut hanya menitikberatkan pada aspek moralitas publik. Sebaliknya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menawarkan mekanisme keadilan yang lebih substantif melalui jaminan restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Penulis menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum wajib menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai aturan hukum khusus untuk menjamin kepastian hukum dan pemulihan hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik Kata Kunci : Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Revenge Porn, Perlindungan Korban.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: