PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)

Reviska, Zenita Delia (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN). Undergraduate thesis, UPN VETERAN Jawa Timur.

	Text (21071010037-cover) COVER_ZEN.pdf Download (2MB)
	Text (21071010037-bab I) 21071010037- bab I.pdf Download (417kB)
	Text (21071010037-bab II) 21071010037- bab II.pdf Restricted to Repository staff only until 7 November 2027. Download (356kB)
	Text (21071010037-bab III) 21071010037-bab III.pdf Restricted to Repository staff only until 7 November 2027. Download (256kB)
	Text (21071010037-bab IV) 21071010037- bab IV.pdf Restricted to Repository staff only until 7 November 2027. Download (148kB)
	Text (21071010037-daftarpustaka) 21071010037- daftar pustaka.pdf Download (241kB)
	Text (21071010037-lampiran) 21071010037- lampiran-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 7 November 2027. Download (4MB)

Abstract

Fenomena anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan merupakan persoalan serius yang tidak hanya mengancam fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang seperti trauma, kehilangan rasa percaya diri, dan hambatan dalam tumbuh kembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Pasuruan Kabupaten serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Pasuruan telah melaksanakan penanganan dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui tahapan penerimaan laporan, penyidikan, hingga pendampingan medis, psikologis, dan rehabilitasi dengan melibatkan Unit PPA serta lembaga mitra seperti P2TP2A. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, faktor budaya dan stigma masyarakat yang menolak rehabilitasi, serta kendala teknis dalam proses hukum. Diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, edukasi masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan pelaporan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dapat terlaksana secara optimal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Persetubuhan, Tindak Pidana Persetubuhan.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: