Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Calon Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Rafsanjani, Mochamad Alvian (2025) Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Calon Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text 21071010078.-cover.pdf Download (3MB)
	Text (bab 1) 21071010078.-bab1.pdf Download (457kB)
	Text (bab 2) 21071010078.-bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 21 October 2027. Download (370kB) \| Request a copy
	Text (bab 3) 21071010078.-bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 21 October 2027. Download (404kB) \| Request a copy
	Text (bab 4) 21071010078.-bab4.pdf Download (221kB)
	Text (daftar pustaka) 21071010078.-daftarpustaka.pdf Download (349kB)
	Text (lampiran) 21071010078.-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Kontestasi Pilkada telah membuka ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengikuti kontestasi politik, di mana membuka ruang untuk calon dari partai politik dan calon perseorangan atau independen. Namun, pendaftaran calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam Pilkada seolah-olah dihambat melalui ketentuan persyaratan dukungan yang memberatkan dan tidak berimbang jika dibadingkan dengan calon dari partai politik. Pembatasan melalui pemberian persyaratan dukungan perlu dipertimbangkan kembali, apakah berpotensi menghambat pelaksanaan hak calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah regulasi di Indonesia terkait calon perseorangan telah berorientasi pada pemenuhan HAM. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primernya terdiri dari peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber hukum sekundernya terdiri dari buku, jurnal, dan naskah akademik. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian merujuk pada teori-teori HAM yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak politik warga negara yang menekankan pada prinsip kesetaraan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, diketahui bahwa pengaturan persyaratan dukungan dan proses verifikasi dukungan terhadap calon perseorangan dianggap menghambat partisipasi calon perseorangan. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu pelaksanaan asas keadilan dalam penyelenggaran pemilihan, yakni asas keadilan, di mana setiap peserta pemilihan selayaknya mendapatkan perlakukan yang setara, jika pada kondisi berbeda harus pula dilakukan dengan berbeda. Persyaratan dukungan yang diberikan haruslah merujuk pada kondisi dan kedudukan calon perseorangan dalam Pilkada, untuk itu perlu adanya perubahan terhadap regulasi yang berkaitan dengan calon perseorangan dalam kontestasi Pilkada di Indonesia

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: