Analisis Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-undang Ciptakerja

Sofia, Azizah and Eli, Soviatun and Vivi, Yunita and Shafa, Nurlaili Rosida and Aisha, Sofia Chandra Maharani (2024) Analisis Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-undang Ciptakerja. Analisis Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-undang Ciptakerja, - (-). pp. 1-15. ISSN - (Submitted)

Text
ARTIKEL HAMK LEGAL STANDING.pdf
Download (242kB)

Abstract

Dalam menjalani kehidupan di suatu negara berdaulat pasti tidak terlepas pada suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur jalannya kehidupan. Terdapat Undang-Undang yang mengatur dengan cakupan banyak aspek, dan salah satunya kami menyoroti kepada Undang-Undang terkait Cipta Kerja karena menuai permasalahan yakni dinilai merugikan untuk pekerja. Maka kami menganalisis terkait putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023 Terkait Undang-Undang Cipta kerja yang mana Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KBBSI) menjadi pemohon atas putusan, dimana Hakim dalam hal ini membenarkan adanya Legal Standing tetapi tidak mengabulkan atas permohonan pihak KBBSI. tujuan kami pada pembahasan artikel ini adalah bagaimana agar seorang pemohon yang nantinya memiliki Legal Standing. Tidak cukup hanya memiliki namun mengetahui terdapat syarat dan elemen yang harus terpenuhi, seperti adanya cedera atau kerugian (IInjury-in-Fact, lalu dengan adanya Hubungan Kausal (Causal Connection) Pasal 51 UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK, dan keringanan hukum yang dapat ditanggulangi (Redressability) yang berkesesuaian dengan Pasal 14 UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK. Adapun jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk deskriptif kualitatif. Sumber data didapatkan dengan studi kepustakaan (library research) yang memberikan penjelasan terhadap topik, berupa Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, jurnal, dan pendapat para ahli terkait permasalahan yang dibahas. Putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023 Terkait Undang-Undang Cipta kerja menjadi pembahasan terkait adanya Legal Standing tetapi tidak diterimanya permohonan yang diajukan, yang mana seeharusnya jika seorang pemohon memenuhi Legal Standing maka haruslah ada keringanan hukum yang dapat menanggulangi dari suatu permasalahan tersebut, karena di dalam Legal Standing mengatur mekanisme seorang pemohon dapat mengajukan gugatan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Item Type:

Article

Contributors: