PROSEDUR PENGAJUAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

JATMIKO, WIDYANTO DWI (2025) PROSEDUR PENGAJUAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK. Project Report (Praktek Kerja Lapang dan Magang). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. (Submitted)

	Text (COVER) COVER.pdf Download (526kB)
	Text (BAB 1) bab 1.pdf Download (879kB)
	Text (BAB 2) bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 19 September 2028. Download (293kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2028. Download (183kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) dafpus.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2028. Download (131kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2028. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Bupati memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan kewenangan kepala daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penelitian ini mengkaji Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya angka perkawinan anak di Kabupaten Gresik. Fokus kajian diarahkan pada keabsahan prosedur pembentukan regulasi, mulai dari peran dinas pemrakarsa, mekanisme harmonisasi, fasilitasi dengan pemerintah provinsi, hingga kesesuaian norma dengan peraturan yang lebih tinggi. Hasil analisis menunjukkan adanya persoalan hukum terkait batasan kewenangan perangkat daerah dan potensi penyimpangan prosedural apabila prinsip legalitas tidak dipenuhi. Temuan ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah harus mengutamakan asas legalitas, keterbukaan, akuntabilitas, serta prinsip good governance agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem legislasi daerah yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan anak.

Item Type:	Monograph (Project Report (Praktek Kerja Lapang dan Magang))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor WALUYO, WALUYO 0002096803 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Widyanto Dwi Jatmiko
Date Deposited:	25 Sep 2025 01:01
Last Modified:	25 Sep 2025 01:01
URI:	https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/43887

Actions (login required)

View Item