TANGGUNG GUGAT DEVELOPER ATAS KERUGIAN NASABAH BANK BTN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 253/PDT.G/2020/PN BYW)

Raynato, Marsa Helmi (2025) TANGGUNG GUGAT DEVELOPER ATAS KERUGIAN NASABAH BANK BTN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 253/PDT.G/2020/PN BYW). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) 18071010125_Cover.pdf Download (3MB)
	Text (Bab 1) 18071010125_Bab 1.pdf Download (385kB)
	Text (Bab 2) 18071010125_Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 23 June 2028. Download (243kB)
	Text (Bab 3) 18071010125_Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 23 June 2028. Download (201kB)
	Text (Bab 4) 18071010125_Bab 4.pdf Download (67kB)
	Text (Daftar Pustaka) 18071010125_Daftar Pustaka.pdf Download (89kB)
	Text (Lampiran) 18071010125_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 23 June 2028. Download (30MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai bentuk tanggung gugat yang dapat dilakukan oleh nasabah terhadap developer dan bank dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya pada kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw. Permasalahan timbul ketika nasabah telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran dalam skema KPR, namun tidak memperoleh hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) karena telah disalahgunakan oleh oknum developer dan pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari wanprestasi pihak kreditur dan developer serta bentuk tanggung jawab yang dapat dituntut oleh debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak developer dan bank selaku kreditur memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas tidak dipenuhinya prestasi, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Selain itu, perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian KPR harus ditegakkan secara adil demi menjamin kepastian hukum atas hak-hak konsumen.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: