PERMOHONAN ISTBAT NIKAH YANG MENDAPAT PENOLAKAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Maukura, Putri Tamara (2024) PERMOHONAN ISTBAT NIKAH YANG MENDAPAT PENOLAKAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (COVER) 20071010015 COVER.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 20071010015 BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II) 20071010015 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 20 October 2026. Download (1MB)
	Text (BAB III) 20071010015 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 20 October 2026. Download (1MB)
	Text (BAB IV) 20071010015 BAB IV.pdf Download (999kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 20071010015 DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 20071010015 LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (15MB)

Abstract

Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menaati perintah untuk mencatatakan perkawinan mereka di KUA sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, perkawinan tersebut biasa disebut sebagai nikah sirri, hal ini dikarenakan masih rendahnya hukuman denda bagi para pihak yang tidak mencatatakan perkawinan mereka. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya dan akibat hukum serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemohon terhadap penolakan permohonan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dalam maksyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu perkawinan yang tidak dicatatakan dapat berakibat hukum yang berupa status pernikahannya tidak sah dimata hukum, sehingga para pihak akan kesulitan dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi di pemerintahan. Para pihak dapat mengajukan permohonana Istbat Nikah di Pengadilan Agama, agar pernikahannya memiliki status yang sah di mata hukum. Namun tidak semua permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Surabaya dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa. Alasan dari ditolakanya permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon adalah karena dilanggarnya rukun perkawinan. Akibat hukum dari adanya penolakan tersebut berpengaruh pada status perkawinan dari para pemohon, berpengaruh kepada hak dan kewajiban serta harta dari suami istri, dan juga berpengaruh pada status anak yang lahir dan hak mewaris anak tersebut. Adapun beberapa upaya yang disarankan oleh majelis hakim bagi para pemohon adalah dengan menikah ulang, mengajukan permohonan asal-usul anak, dan Kasasi. There are still many Indonesians who do not obey the order to register their marriage at the Religious Affairs Office (KUA) in accordance with Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law, the marriage is commonly referred to as nikah sirri, this is due to the low penalty for parties who do not register their marriage. This research was conducted to analyze how the implementation of Istbat Nikah in Surabaya Religious Court and the legal consequences and efforts that can be made by the applicant against the rejection of the application. This research uses empirical juridical research methods, research conducted on the actual situation that occurs in society with the intention of finding facts that are used as research data. The result of this research is that an unregistered marriage can have legal consequences in the form of invalid marital status in the eyes of the law, so that the parties will have difficulty in managing administrative documents in the government. The parties can apply for Istbat Nikah at the Religious Court, so that their marriage has a legal status in the eyes of the law. However, not all Istbat Nikah applications submitted by the applicants at the Surabaya Religious Court can be accepted by the examining panel of judges. The reason for the rejection of the Istbat Nikah petition filed by the petitioners is because the pillars of marriage are violated. The legal consequences of the rejection affect the marital status of the applicants, affect the rights and obligations and property of the husband and wife, and also affect the status of the child born and the right to inherit the child. The efforts suggested by the panel of judges for the applicants were to remarry, apply for the origin of the child, and cassation.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: