PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) DALAM KONTEN PODCAST BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Jasmine, Ravenzka Ash Shafa Chikita (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) DALAM KONTEN PODCAST BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

	Text (Bab 1) 20071010127_Bab I.pdf Download (296kB)
	Text (Bab 2) 20071010127_Bab II.pdf Restricted to Registered users only until 23 September 2027. Download (263kB)
	Text (Bab 4) 20071010127_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only until 23 September 2027. Download (130kB)
	Text (Bab 3) 20071010127_Bab III.pdf Restricted to Registered users only until 23 September 2027. Download (367kB)
	Text (Daftar Pustaka) 20071010127_Daftar Pustaka.pdf Download (149kB)
	Text (Lampiran) 20071010127_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 23 September 2027. Download (1MB)
	Text (Cover) Cover.pdf Download (11MB)

Abstract

Pertumbuhan teknologi informasi, khususnya internet, telah memungkinkan masyarakat untuk saling bertukar informasi dengan lebih cepat dan bebas. Podcast sebagai salah satu media baru berkembang pesat, di mana siapa saja bisa menyampaikan pandangan, kritik, maupun informasi secara luas. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan, salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian yang bersifat merusak dan dapat memicu konflik di masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada podcast beserta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam podcast. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data yang diperoleh melalui dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan regulasi yang berada pada negara Jerman dan Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga menggunakan contoh kasus dari salah seorang jurnalis dan seorang aktivis yang memiliki penyelesaian sengketa yang berbeda. Jika pelaku adalah jurnalis atau media yang terdaftar, sengketa penyiaran terkait ujaran kebencian dapat diselesaikan melalui Dewan Pers sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik dengan melibatkan pelaku dan korban melalui mediasi. Hal ini tentu tidak berlaku pada seorang aktivis yang melakukan hal yang serupa. Analisis putusan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Membuktikan bahwa banyak kekosongan hukum yang dimiliki oleh negara kita. Serta ketidak adilan dalam menyelesaikan sengketa.Perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa ini menciptakan hambatan karena jurnalis yang terdaftar secara resmi memiliki jalur hukum yang lebih protektif dibandingkan aktivis yang kerap langsung dihadapkan pada tuntutan pidana. Padahal, keduanya sering kali berbicara dalam konteks yang sama, yaitu mengkritik kebijakan publik atau menyuarakan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Podcast

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: