KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR “PERSAMAAN PADA POKOKNYA”

Arnanto, Kevin Rayindra (2024) KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR “PERSAMAAN PADA POKOKNYA”. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) COVER.pdf Download (153kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (192kB)
	Text (BAB III) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 25 July 2026. Download (220kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 25 July 2026. Download (151kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only until 25 July 2026. Download (79kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (74kB)

Abstract

ABSTRAKSI Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis inkonsistensi penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek dan perlindungan hukum represif atas inkonsistensi terhadap sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus. Data bersumber dari data sekunder, dengan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa data yaitu dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa gambaran tentang unsur “persamaan pada pokoknya” dalam merek ialah di mana terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Adanya inkonsistensi menunjukkan bahwa kepastian hukumnya belum terwujud. Perlindungan hukum represif atas inkonsistensi terhadap sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya” ialah dapat diwujudkan dengan adanya perlindungan preventif agar permasalahan tersebut tidak terjadi kembali, yang mana diwujudkan dengan standarisasi prosedur penegakan hukum, penguatan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan sosialisasi. Selain upaya preventif tersebut, upaya perlindungan represif atas terjadinya permasalahan inkonsistensi tersebut ialah dapat dilakukan dengan mengajukan upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: