IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEBENDAAN ORANG PENGIDAP GANGGUAN JIWA DIBAWAH PENGAMPUAN DI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

Aryanto, Aisyah Octavinita (2024) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEBENDAAN ORANG PENGIDAP GANGGUAN JIWA DIBAWAH PENGAMPUAN DI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) 20071010074_Cover fix.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) 20071010074_BAB I.pdf Download (411kB)
	Text (BAB II) 20071010074_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 24 July 2027. Download (372kB)
	Text (BAB III) 20071010074_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 24 July 2027. Download (168kB)
	Text (BAB IV) 20071010074_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 20071010074_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text (Lampiran) 20071010074_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 24 July 2027. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi perlindungan hukum terhadap hak atas kebendaan individu yang mengalami gangguan jiwa dan berada di bawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Dengan menggunakan upaya penghampiran kualitatif dan analisis petunjuk primair dan sekunder, penelitian ini mengidentifikasi perlindungan yang ada dan mengevaluasi sejauh mana keefektifannya dalam memastikan hak-hak kebendaan individu yang rentan. KUH Perdata mengatur bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa harus didampangi oleh seseorang yang dalam pemantauan dan diberikan kesempatan untuk menunjuk wakil yang dapat dipercaya untuk mengampu mereka di masa mendatang tepatnya pada Pasal 433 hingga 461. Pengampuan di Balai Harta Peninggalan setelah penetapan oleh Pengadilan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pengampu untuk menjaga hak-hak kurandus untuk memberikan suatu benetuk tindakan hukum yang ditunjukan kepada harta benda kurandus. Semoga hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai bentuk wawasan yang dapat digunakan secara lebih baik terkait dengan adanya suatu tantangan baru serta peluang dalam memperkuat upaya defensi hukum bagi orang-orang terdiagnosa halangan kejiwaan yang berada di bawah pengampuan di Surabaya, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan lebih lanjut dalam sistem perlindungan tersebut. Orang dalam pengampuan juga berhak atas harta kekayaan bagaimanapun bentuknya selama didapatkan dengan cara yang sah maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak perdata sekaligus harta benda tersebut sekalipun pemilik berada dalam pengampuan. Semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah sarana baru dalam memberikan bentuk edukasi terhadap khalayak ramai dengan jangkauan yang seluas – seluasnya sehingga bagi masa mendatang dapat meningkatkan kesadaran hukum yang berdampak pembentukan budaya hukum x seputar perlindungan hak kebendaan yang dimiliki oleh orang yang sedang berada dikondisi pengampuan sehingga keadilan dan fungsi hukum alat control sosial dapat berjalan atau ditegakkan demi mendukung pembangunan generasi manusia yang ramah bagi kaum difabel serta menjalankan asas equality before the law. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kebendaan, dan Pengampuan

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: