ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM PADA TOL MEDAN-BINJAI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 86/PDT.G/2019/PN.MDN.)

Ramadhani, Binanda Ayu (2024) ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM PADA TOL MEDAN-BINJAI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 86/PDT.G/2019/PN.MDN.). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (COVER) 17071010167_Cover.pdf Download (686kB)
	Text (BAB 1) 17071010167_BAB 1.pdf Download (353kB)
	Text (BAB 2) 17071010167_BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only until 6 June 2027. Download (224kB)
	Text (BAB 3) 17071010167_BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only until 6 June 2027. Download (219kB)
	Text (BAB 4) 17071010167_BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only until 6 June 2027. Download (88kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 17071010167_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB)
	Text (LAMPIRAN) 17071010167_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 6 June 2027. Download (23MB)

Abstract

Pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum membutuhkan lahan, yang seringkali menjadi sumber masalah kompleks terutama di daerah perkotaan karena terbatasnya persediaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil alih tanah dengan kompensasi yang layak. Studi ini fokus pada kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang dipersengketakan oleh pemilik tanah, yang menggugat pemerintah atas tindakan melawan hukum terkait ganti rugi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan tindakan tergugat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tidak dapat secara otomatis dianggap melawan hukum karena meskipun suatu perbuatan mungkin melanggar satu atau lebih unsur perbuatan melawan hukum, namun hal tersebut tidak selalu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika ada dasar pembenaran yang sah. Suatu tindakan tidak hanya dinilai dari aspek pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga dari sudut pandang moralitas atau kepatutan. Kata Kunci: Perbuataan Melawan Hukum; Pengadaan Tanah; Ganti Rugi.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: