Sutanto, Nabilah Safitri (2024) PERANAN SANKSI ADAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN PELAKU ANAK UNTUK MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK KORBAN (Studi Kasus Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MNK). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
Text (COVER)
20071010297_COVER.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB 1)
20071010297_BAB I.pdf Download (454kB) |
|
Text (BAB 2)
20071010297_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 5 June 2027. Download (315kB) |
|
Text (BAB 3)
20071010297_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 5 June 2027. Download (361kB) |
|
Text (BAB 4)
20071010297_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 5 June 2027. Download (18kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
20071010297_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (48kB) |
|
Text (DAFTAR LAMPIRAN)
20071010297_DAFTAR LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 5 June 2027. Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK Anak yang melakukan suatu tindak pidana harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Hakim yang menangani kasus anak tidak hanya berpedoman pada peraturan tertulis seperti perundang-undangan dalam mengambil suatu putusan, tetapi juga mempertimbangan ketentuan-ketentuan lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang terlihat pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk yang menjatuhkan hukuman pembinaan dan pidana tambahan kewajiban pemenuhan adat di manokwari kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Karena di Indonesia, masih terdapat beberapa sanksi berupa pemenuhan adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Timbul pertanyaan, bagaimanakah peranan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana anak khususnya pada putusan perkara pidana anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penggunaan sanksi adat dalam Putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu metode penelitian yang memiliki sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang didefinisikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin preskriptif dan analitis. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini juga sesuai penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci : Sanksi Adat, Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Persetubuhan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
Depositing User: | Nabilah Safitri Sutanto | ||||||||
Date Deposited: | 05 Jun 2024 08:36 | ||||||||
Last Modified: | 05 Jun 2024 08:36 | ||||||||
URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/24441 |
Actions (login required)
View Item |