HARMONISASI NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

Marcelda, Ardicha Caterine (2024) HARMONISASI NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) 20071010006_COVER.pdf Download (3MB)
	Text (Bab 1) 20071010006_BAB I.pdf Download (580kB)
	Text (Bab 2) 20071010006_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 15 May 2027. Download (352kB)
	Text (Bab 3) 20071010006_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 15 May 2027. Download (487kB)
	Text (Bab 4) 20071010006_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 15 May 2027. Download (192kB)
	Text (Daftar Pustaka) 20071010006_Daftar Pustaka.pdf Download (426kB)
	Text (Lampiran) 20071010006_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 15 May 2027. Download (6MB)

Abstract

UU TPKS masih memiliki ketidaksinkronan dengan konstitusi karena tidak mencakup sanksi kepada pelaku tindak pidana KBGO. Bahasan penelitian disini terfokus pada harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan amanat konsitusi untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KBGO dalam persepektif UU TPKS sebagai realisasi dan harmonisasi peraturan. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Realisasi Pasal 28G Ayat (2) konstitusi dalam aspek KBGO dinyatakan telah termuat dalam UU TPKS. Sudut pandang lain ditemukan adanya kekosongan hukum pada UU TPKS di mana UU ITE sejatinya memuat jaminan kepastian hukum sesuai Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dalam konsideran mengingatnya dan sanksi pidana kepada tiap-tiap pelanggarnya, sedangkan UU TPKS justru sebaliknya. Kekurangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS ini sendiri adalah terdapatnya kekosongan hukum berupa jaminan kepastian mengenai sanksi pidana kepada tiap-tiap pelaku TPKS utamanya KBGO. Jaminan yang diberikan dalam UU TPKS hanya sebatas warga negara memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan tanpa terdapat jaminan penegakan hukum sesuai amanat konsttusi. Konsideran kedua UU tersebut telah membuktkan terdapatnya perbedaan dalam realisasi jaminan perlindungan, serta kepastian hukum bagi korban tindak pidana KBGO. Harmonisasi belum terdapat antara UU TPKS dengan konstitusi karena belum terdapatnya kepastian hukum layaknya Pasal 28D pada Ayat (1) UUD NRI 1945. Kata Kunci : Perlindungan Korban, KBGO, dan UU TPKS

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: