Aini, Alya Septira Nur (2024) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RELAAS PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT BERDASARKAN PERMA NO. 7 TAHUN 2022 JO. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.
Text (Cover)
20071010033_Cover.pdf Download (2MB) |
|
Text (Bab 1)
20071010033_Bab I.pdf Download (338kB) |
|
Text (Bab 2)
20071010033_Bab II.pdf Restricted to Repository staff only until 1 April 2027. Download (355kB) |
|
Text (Bab 3)
20071010033_Bab III.pdf Restricted to Repository staff only until 1 April 2027. Download (251kB) |
|
Text (Bab 4)
20071010033_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only until 1 April 2027. Download (182kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
20071010033_Daftar Pustaka.pdf Download (232kB) |
Abstract
Terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2022 menjadikan adanya perubahan dalam pelaksanaan Relaas panggilan konvensional menjadi pemberlakuan surat tercatat. Pemberlakuan surat tercatat ini dijelaskan lebih terperinci dalam SK. KMA 363/KMA/SK/XII/2022 yang berdampak pada masyarakat. Masyarakat turut diuntungkan dalam pelaksanaan yang lebih efektif, efisien dan biaya menjadi lebih ringan, namun adanya permasalahan mengenai tidak diterimanya surat tercatat pada pihak yang berperkara di pengadilan tentu saja menimbulkan permasalahan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pemberlakuan Relaas panggilan berdasarkan Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 Jo. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022 serta menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak akibat keberadaan Relaas berdasarkan Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 Jo. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan pada data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menjadi data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Relaas panggilan melalui surat tercatat tersebut tidak memiliki informasi maupun aturan hukum yang jelas terkait perlindungan hukumnya, sehingga pihak yang dirugikan tersebut perlu diberikan perlindungan hukum.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
Depositing User: | Alya Septira Nur Aini | ||||||||
Date Deposited: | 01 Apr 2024 05:26 | ||||||||
Last Modified: | 01 Apr 2024 05:26 | ||||||||
URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/21666 |
Actions (login required)
View Item |