CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENGATASI LEGISLATIVE OMISSION UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI INDONESIA

Mumtaz, Muhammad Iqbal Dzaky (2026) CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENGATASI LEGISLATIVE OMISSION UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) COVER_Muhammad Iqbal_22071010269.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) 22071010269_BAB 1.pdf Download (433kB)
	Text (BAB II) 22071010269_BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2029. Download (318kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) 22071010269_BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2029. Download (357kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) 22071010269_BAB 4.pdf Download (246kB)
	Text (Daftar Pustaka) 22071010269_Daftar Pustaka.pdf Download (249kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 4 August 2029. Download (3MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan dan urgensi mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana urgensinya dalam penegakan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme constitutional complaint belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi saat ini masih terbatas pada pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga belum mampu menjangkau pelanggaran hak konstitusional yang timbul akibat tindakan pejabat negara, putusan pengadilan, maupun kekosongan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kekosongan mekanisme perlindungan hukum bagi warga negara ketika mengalami pelanggaran hak konstitusional secara langsung. Oleh karena itu, constitutional complaint dipandang penting sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara sekaligus penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution dan the guardian of human rights.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: