sari, putri tiara (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM EKSEKUSI HARTA PAILIT (Studi Putusan MA No.269 K/Pdt.sus-Pailit/2024). Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jawa Timur.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (2MB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (495kB) |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (268kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (280kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Download (245kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (275kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2029. Download (715kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan hukum dalam pelaksanaan hak kreditor separatis pemegang jaminan fidusia saat eksekusi harta pailit, serta mengkaji akibat hukumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kreditor separatis sebagai pemegang jaminan fidusia tetap diakui sebagai hak yang lebih didahulukan dalam pelunasan utang, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 menegaskan bahwa jika pelaksanaan hak eksekusi terlambat dilakukan, maka kewenangan eksekusi berpindah ke kurator, tanpa menghilangkan hak kreditor untuk didahulukan atas hasil penjualan objek jaminan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak kreditor separatis kini tidak lagi bersifat mutlak, melainkan harus disesuaikan dengan mekanisme kepailitan agar tercipta kepastian hukum sekaligus keseimbangan antara perlindungan hak kreditor dan kepentingan bersama dalam proses penyelesaian harta pailit. Kata Kunci: Eksekusi; Fidusia; Kepailitan; Kurator.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Putri Tiara Sari | ||||||||
| Date Deposited: | 24 Jul 2026 07:25 | ||||||||
| Last Modified: | 10 Sep 2026 04:48 | ||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/58037 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
