ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENYALAHGUNAAN KONTEN DEEPFAKE (STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

Harahap, Muammar Fazri (2026) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENYALAHGUNAAN KONTEN DEEPFAKE (STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT). Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jawa Timur.

[img]
Preview
Text (COVER)
Cover.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (431kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only until 11 May 2029.

Download (321kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only until 11 May 2029.

Download (335kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf

Download (196kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (229kB) | Preview
[img] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only until 11 May 2029.

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kemampuan teknologi deepfake dalam memanipulasi konten audio-visual secara meyakinkan telah membuka celah penyalahgunaan serius mulai dari pemalsuan identitas, fitnah, penipuan finansial, hingga eksploitasi seksual berbasis digital yang berimplikasi pada kerugian materiil dan immateriil bagi korban. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan deepfake sekaligus merumuskan ius constituendum melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif terhadap sistem hukum Amerika Serikat. Kajian ini menemukan bahwa penyalahgunaan deepfake dapat dikonstruksikan sebagai onrechtmatige daad berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sepanjang keempat unsurnya terpenuhi secara kumulatif, meskipun UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 terbukti masih bersifat parsial dan belum responsif terhadap karakteristik unik teknologi ini. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat telah mengembangkan kerangka regulasi yang lebih adaptif melalui Take It Down Act, California AB 602, dan ELVIS Act Tennessee. Bertolak dari analisis komparatif tersebut, ius constituendum yang dirumuskan mencakup lima komponen pokok: definisi yuridis deepfake yang terukur, sistem pertanggungjawaban multi-aktor yang proporsional, mekanisme gugatan perdata berbasis liquidated damages, kewajiban notice and takedown bagi platform digital, serta pembentukan undang-undang kecerdasan buatan sebagai lex specialis.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorHakim, Arief Rachman00200893032arief.rh.ih@upnjatim.ac.id
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User: Muammar Fazri Harahap
Date Deposited: 11 May 2026 02:11
Last Modified: 11 May 2026 02:11
URI: https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/51662

Actions (login required)

View Item View Item