ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN KASUS PENAHANAN IJAZAH BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Perkasa, Mahesa (2029) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN KASUS PENAHANAN IJAZAH BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

	Text (COVER) ilovepdf_merged (9)-1-20.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) ilovepdf_merged (9)-21-66.pdf Restricted to Repository staff only until 9 April 2029. Download (268kB)
	Text (BAB 2) ilovepdf_merged (9)-67-138.pdf Restricted to Repository staff only until 10 April 2029. Download (325kB)
	Text (BAB 3) ilovepdf_merged (9)-139-160.pdf Restricted to Repository staff only until 10 April 2029. Download (134kB)
	Text (BAB 4) ilovepdf_merged (9)-161-168.pdf Restricted to Repository staff only until 10 April 2029. Download (88kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) ilovepdf_merged (9)-169-176.pdf Restricted to Repository staff only until 9 April 2029. Download (92kB)
	Text (LAMPIRAN) ilovepdf_merged (9)-177-207.pdf Restricted to Repository staff only until 10 April 2029. Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam penanganan kasus penahanan ijazah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta merumuskan rekonstruksi norma kewenangan untuk memenuhi prinsip kepastian hukum. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya praktik penahanan ijazah di Jawa Timur dengan 144 kasus tercatat periode Februari-Juli 2025, namun tidak satupun diproses pidana meskipun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 melarang praktik tersebut dengan sanksi pidana. Studi kasus NSP menunjukkan mediator justru memfasilitasi kesepakatan pembayaran ganti rugi sebagai prasyarat pengembalian ijazah, yang bertentangan dengan larangan mutlak dalam Perda. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan AUPB, menganalisis kesenjangan antara das sollen dan das sein. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Disnakertrans, observasi lapangan selama magang Februari-Juni 2025, dan analisis dokumen kasus. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum administrasi negara, dan penelitian terdahulu. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka teori kewenangan pemerintahan, AUPB, dan perlindungan hukum bagi pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bidang HI dan Jamsos telah melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan dalam AUPB. Dominasi absolut mediasi (100% kasus tidak diproses pidana) menciptakan inkonsistensi antara sanksi pidana dalam Perda dengan praktik penegakan hukum. Ketiadaan SOP tertulis, kriteria objektif disposisi, legal review wajib, dan sistem monitoring formal menunjukkan lemahnya penerapan AUPB. Rekonstruksi norma kewenangan yang diusulkan mencakup sepuluh peraturan operasional untuk menjamin kepastian hukum, pemisahan tegas kewenangan mediasi dengan penegakan sanksi, standardisasi prosedur, dan akuntabilitas pelaksanaan.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: