Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya

Mahmuddi, Rivaldi Anna (2025) Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) 20071010087-cover.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 20071010087-bab1.pdf Download (755kB)
	Text (BAB 2) 20071010087-bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 4 December 2028. Download (387kB)
	Text (BAB 3) 20071010087-bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 4 December 2028. Download (345kB)
	Text (BAB 4) 20071010087-bab4.pdf Download (256kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 20071010087-daftar pustaka.pdf Download (286kB)
	Text (LAMPIRAN) 20071010087-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 4 December 2028. Download (3MB)

Abstract

Prostitusi menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai meski pemerintah kota sudah melarang adanya kegiatan prostitusi tetapi tetap saja, prostitusi tetap langgeng di Surabaya. Terutama pada lokasi TPU Kembang Kuning yang sudah terkenal sebagai salah satu tempat prostitusi di Surabaya. Penelitian ini akan mengungkap terkait penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya dan hambatan yang ada dalam upaya penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan sehingga dapat diperoleh informasi tentang penegakan hukum dan hambatannya yang berdampak pada eksistensi prostitusi. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan statuta. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara substansi hukum telah ada produk hukum yang melarang yakni Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 yang secara eksplisit melarang adanya praktik prostitusi yang kemudian di golongkan dalam tindak pidana ringan dan diperiksa dalam pemeriksaan acara cepat serta aparat yang berwewenang menegakkan Perda adalah Satpol PP. Selanjutnya ditemukan bahwa sanksi yang diterapkan pada pelanggar Perda tersebut terlalu ringan sehingga tidak memunculkan efek jera kepada pelanggar dan kewenangan dari Satpol PP yang terbatas pada praktek prostitusi konvensional sedangkan hari ini prostitusi beralih ke digital. Hal tersebut menjadikan Satpol PP tidak bisa melakukan penindakan terhadap mereka yang melakukan prostitusi dengan media online.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: