TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ASURANSI X AKIBAT PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

SIDIK, ACHMAD ARIFAI (2025) TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ASURANSI X AKIBAT PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.

[img] Text (COVER)
COVER SKRIPSI..pdf

Download (3MB)
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (409kB)
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only until December 2027.

Download (309kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only until December 2027.

Download (253kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf

Download (232kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (230kB)
[img] Text (DAFTAR LAMPIRAN)
DAFTAR LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only until December 2027.

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian hukum normatif ini mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor oleh Perusahaan Asuransi X. Penelitian bertujuan menganalisis dua isu utama yakni bentuk tanggung gugat yang dilakukan oleh pertanggung dan upaya hukum yang tersedia bagi tertanggung atau ahli waris. Metode penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap norma hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perasuransian, dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penolakan klaim yang tidak berdasar pada klausul pengecualian polis yang sah diklasifikasikan sebagai Wanprestasi atau cidera janji. Konsekuensi hukumnya adalah kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga, sesuai dengan Prinsip Indemnitas. Prinsip ini membatasi penggantian sebatas kerugian materiil yang nyata dialami tertanggung. Adapun upaya hukum bagi tertanggung tersedia melalui dua jalur. Jalur pertama adalah Non-Litigasi, meliputi negosiasi, pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jalur kedua adalah Litigasi, yang ditempuh dengan mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi, sebagai upaya terakhir menuntut pemenuhan hak. Penelitian ini menegaskan pentingnya penanggung menjalankan prinsip itikad baik dalam setiap tahapan perjanjian.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
UNSPECIFIEDYULIANINGSIH, WIWINNIDN 0708077502wiwiny.ih@upnjatim.ac.id
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User: ACHMAD ARIFAI SIDIK
Date Deposited: 01 Dec 2025 07:43
Last Modified: 01 Dec 2025 07:43
URI: https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/47306

Actions (login required)

View Item View Item