TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIBELI BERSAMA OLEH WNI DAN WNA TANPA IKATAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 129/PDT.G/2021/PN BTM)

Cahyarani, Andhini (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIBELI BERSAMA OLEH WNI DAN WNA TANPA IKATAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 129/PDT.G/2021/PN BTM). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (353kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 20 November 2027. Download (316kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 20 November 2027. Download (234kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only until 20 November 2027. Download (211kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (226kB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini membahas penerapan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 129/Pdt.G/2021/ PN Btm serta bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia(WNI) dalam sengketa kepemilikan harta bersama dengan Warga Negara Asing (WNA) tanpa ikatan perkawinan yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena tindakan tersebut didasarkan pada hak kepemilikan yang sah. Meskipun Penggugat mengalami kerugian materiil yang nyata, secara hukum tidak terdapat dasar kepemilikan yang sah bagi WNA sesuai Pasal 21 ayat (1) UUPA. Hubungan hukum para pihak lebih tepat dikategorikan sebagai pemberian tanpa dasar hukum (onverschuldigde betaling) sebagaimana Pasal 1359 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi WNI dapat dilakukan secara preventif melalui perjanjian tertulis yang dipastikan terhindar dari praktik nominee dan konsultasi hukum, serta secara represif melalui upaya hukum banding untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum, Perlindungan Hukum, Kepemilikan Harta, Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: