PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) YANG DI LAKUKAN OLEH PERANGKAT DESA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)

PUTRI MAHARANI, ANDI (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) YANG DI LAKUKAN OLEH PERANGKAT DESA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO). Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.

	Text (COVER) 21071010313.-cover.pdf.pdf Download (2MB)
	Text (BAB 1) 21071010313.-bab1.pdf.pdf Download (909kB)
	Text (BAB 2) 21071010313.-bab2.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2027. Download (529kB) \| Request a copy
	Text (BAB 4) 21071010313.-bab4.pdf.pdf Download (194kB)
	Text (BAB 3) 21071010313.-bab3.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2027. Download (215kB) \| Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 21071010313.-daftarpustaka.pdf.pdf Download (161kB)
	Text (LAMPIRAN) 21071010313.-lampiran.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2027. Download (3MB) \| Request a copy

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah yang terjadi secara sengaja untuk mempercepat konstitusionalitas hak milik atas aset perorangan, namun dalam pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan berupa pungutan liar yang merugikan masyarakat luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji metode penegakan hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam menanggulangi kegiatan pungli dalam pelaksanaan PTSL, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang menghambat efektivitas penegakan hukum.Penelitian ini menggunakan teknik hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan metode observasi, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, dan publikasi hukum. Wawancara dilakukan dengan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan masyarakat terdampak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sudut pandang dan pengalaman mereka dalam penegakan hukum di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum secara bertahap dan sesuai prosedur, namun masih menghadapi tantangan serius dalam bentuk lemahnya pengawasan, budaya korupsi yang mengakar, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus pungli PTSL harus didasarkan pada tiga asas utama, meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, yang mana harus berjalan seimbang agar program PTSL dapat benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Selain itu, keterlibatan perangkat desa dalam pungli menunjukkan masih adanya celah kelembagaan dan kontrol internal yang perlu dibenahi secara sistemik. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan literasi hukum masyarakat dan pengawasan berjenjang merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan pemberantasan pungli. Kata Kunci : PTSL, pungutan liar, penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: