TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRODUK MAKANAN KADALUWARSA

Rhamadani, Nabilah Fairuz (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRODUK MAKANAN KADALUWARSA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (cover) 21071010132.-cover.pdf Download (1MB)
	Text (bab 1) 21071010132.-bab1.pdf Download (281kB)
	Text (bab 2) 21071010132.-bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 26 May 2028. Download (139kB)
	Text (bab 3) 21071010132.-bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 26 May 2028. Download (130kB)
	Text (bab 4) 21071010132.-bab4.pdf Download (11kB)
	Text (Daftar Pustaka) 21071010132.-daftarpustaka.pdf Download (71kB)
	Text 21071010132.-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 26 May 2028. Download (1MB)

Abstract

Perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam transaksi barang dan jasa, khususnya dalam kasus makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak-hak tersebut mencakup kenyamanan, keamanan, keselamatan, akses terhadap informasi yang akurat, serta kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat mengonsumsi produk yang tidak layak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hak konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kedaluwarsa serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan yang berlaku, doktrin hukum, serta studi kasus yang berkaitan. Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan ganti rugi dari pelaku usaha atau pengembalian dana atas makanan kadaluwarsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Bentuk Perlindungan Hukum konsumen terhadap produk makanan kadaluwarsa meliputi upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif meliputi regulasi dan standarisasi produk makanan yang beredar, pengawasan dan sertifikasi oleh BPOM, dan Pendidikan konsumen dari pemerintah serta lembaga perlindungan konsumen. Sedangkan upaya hukum represif meliputi penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan (Nonlitigasi) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan penyelesaian sengketa konsumen didalam pengadilan (Litigasi).Meskipun regulasi telah menetapkan perlindungan bagi konsumen, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan konsumen, peningkatan edukasi bagi masyarakat, serta penerapan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan perlindungan konsumen.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: