TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA ATAU BURUH YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PERUSAHAAN PAILIT

Wijaya, Ade Taruna (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA ATAU BURUH YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PERUSAHAAN PAILIT. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) 20071010243_Cover fix.pdf Download (3MB)
	Text (BAB 1) 20071010243_BAB 1.pdf Download (458kB)
	Text (BAB 2) 20071010243_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2027. Download (291kB)
	Text (BAB 3) 20071010243_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2027. Download (308kB)
	Text (BAB 4) 20071010243_BAB 4.pdf Download (176kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 20071010243_Daftar Pustaka.pdf Download (258kB)
	Text (LAMPIRAN) 20071010243_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2027. Download (2MB)

Abstract

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks, merujuk pada studi kasus pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan pailit PT. Bokor Mas dan tidak terbayarkan hak-hak para pekerja. Hal tersebut menyebabkan adanya sengketa perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dari adanya pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja akibat kepailitan perusahaan serta bentuk perlindungan hukum terhadap para pekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini mengggunakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data melalui cara studi pustaka dan wawancara terhadap narasumber. Analisis data dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu pemeriksaan data, editing data, sistematisasi data, deskriptif analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja memberikan dampak dari berbagai aspek kepada para pekerja serta adanya kendala yang terjadi di lapangan menyebabkan sulitnya penyelesaian pembayaran hak-hak pekerja akibat kepailitan perusahaan. Serta perlindungan hukum yang belum maksimal dalam memberikan kepastian hukum terhadap pekerja yang mengalami kerugian. Perlu adanya penambahan regulasi yang mengatur terkait batas waktu pembayaran hak pekerja akibat kepailitan serta peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan penyelesaian pembayaran hak pekerja oleh lembaga terkait. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja atau Buruh, Pailit, Perusahaan.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: