Tinjauan Atas Upaya Hukum Luar Biasa pada Permohonan Fiktif Positif: Studi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Aritonang, Tio Naulita (2024) Tinjauan Atas Upaya Hukum Luar Biasa pada Permohonan Fiktif Positif: Studi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jawa Timur.

	Text (COVER) 20071010235-COVER.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 20071010235-BAB I.pdf Download (645kB)
	Text (BAB II) 20071010235-BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 14 May 2026. Download (361kB)
	Text (BAB III) 20071010235-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 14 May 2026. Download (440kB)
	Text (BAB IV) 20071010235-BAB IV.pdf Download (190kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 20071010235-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (431kB)
	Text (LAMPIRAN) 20071010235-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Konsep hukum fiktif di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perubahan ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan hukum fiktif positif. Hal ini lantas memberikan dampak pula pada pelaksanaan upaya hukum luar biasa atas permohonan fiktif positif. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan hukum administrasi negara serta konsep yang ideal atas pelaksanaan upaya hukum luar biasa pada permohonan fiktif positif setelah perubahan tersebut. Melalui metode penelitian hukum yuridis normatif didapatkan hasil penelitian bahwa tinjauan hukum administrasi negara atas pelaksanaan upaya hukum luar biasa pada permohonan fiktif positif berkaitan dengan pelayanan publik dan kewenangan hakim. Sementara pelaksanaan yang ideal atas upaya hukum luar biasa pada permohonan fiktif positif masih dapat dilakukan melalui rekonstruksi checks and balances tanpa bergantung pada teori trias politica melainkan melibatkan pihak lain seperti pemerhati lingkungan dan Ombudsman Republik Indonesia.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: